Data Asesor

Silahkan Klik:

  1. DAFTAR NAMA ASESOR IASP2020 BAN S/M SULTRA
  2. DAFTAR NAMA ASESOR BAN S/M

NORMA, KODE ETIK, TATA TERTIB, DAN LARANGAN DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI

Norma Pelaksanaan Akreditasi Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus berpedoman kepada norma-norma yang sesuai dengan tujuan dan fungsi akreditasi. Norma-norma ini harus menjadi pegangan dan komitmen bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses akreditasi. Norma dalam pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut.

  1. KejujuranDalam menyampaikan data dan informasi dalam pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, pihak sekolah/madrasah harus secara jujur menyampaikan semua data dan informasi yang dibutuhkan. Sekolah/madrasah harus memberikan kemudahan administratif dengan menyediakan data yang diperlukan, mengizinkan tim asesor untuk melakukan pengamatan, wawancara dengan warga sekolah/madrasah, dan pengkajian ulang data pendukung. Proses verifikasi dan validasi data serta penjaringan informasi lainnya oleh tim asesor harus dilaksanakan dengan jujur dan benar, sehingga semua data dan informasi yang diperoleh bermanfaat dan objektif. Dengan demikian dapat dihindari kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang menyesatkan atau merugikan pihak mana pun.
  2. IndependensiSekolah/madrasah dalam melaksanakan pengisian instrumen akreditasidan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapa pun dan dari pihak mana pun serta bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest). Demikian pula halnya dengan tim asesor dalam melakukan visitasi, juga harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapa pun dan dari pihak mana pun. Asesor tidak diperbolehkan untuk menerima layanan dan pemberian dalam bentuk apa pun sebelum, selama, dan sesudah proses visitasi yang mungkin akan berpengaruh terhadap hasil visitasi. Keputusan tim asesor harus bebas dari pertentangan kepentingan, baik dari pihak sekolah/madrasah maupun tim asesor itu sendiri.
  3. ProfesionalismeSekolah/madrasah harus memahami Pedoman dan Perangkat Akreditasi agar dapat mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung (IPDIP). Asesor harus: (a) memahami ketentuan dan prosedur pelaksanaan akreditasi, (b) memiliki kecakapan dalam menggunakan perangkat akreditasi sekolah/madrasah, (c) memberikan penilaian secara objektif, dan (d) memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah.
  4. KeadilanDalam pelaksanaan tugas, asesor harus memperlakukan sekolah/madrasah dengan tidak memandang apakah status sekolah/madrasah negeri atau swasta, besar atau kecil, terakreditasi maupun belum, di perkotaan, pedesaan maupun daerah 3T. Sekolah/madrasah harus dilayani secara adil dan tidak diskriminatif.
  5. KesejajaranSemua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar. Data dan informasi yang diberikan oleh setiap responden dalam proses akreditasi sekolah/madrasah memiliki kedudukan yang sama.
  6. KeterbukaanSekolah/madrasah harus secara terbukamenyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata sekolah/madrasah. BAP-S/M dan asesor harus transparan di dalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, standar, prosedur atau mekanisme kerja, jadwal dan sistem penilaian akreditasi.
  7. Bertanggung jawabData dan informasi yang disampaikan oleh sekolah/madrasah maupun hasil penilaian asesor harus sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  8. Bebas intimidasiBAP-S/M, asesor, dan warga sekolah/madrasah dalam pelaksanaan akreditasi bebas intimidasi oleh pihak mana pun. BAP-S/M dan asesor tidak diperkenankan melakukan intimidasi kepada pihak sekolah/madrasah yang dapat memengaruhi objektivitas hasil akreditasi.
  9. Menjaga kerahasiaanBAP-S/M dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Data dan informasi hasil akreditasi hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi.

B. Kode Etik Asesor

  1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, baik dalam niat, ucapan, maupun perbuatan.
  2. Merahasiakan informasi tentang sekolah/madrasah yang diakreditasi.
  3. Bersikap dan bertindak adil yang berarti tidak membedakan antara sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, jauh dan dekat, dan status awal akreditasi.
  4. Menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak.
  5. Mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor, dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.
  6. Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi.
  7. Menghindari kesepakatan atau bargainingdalam arti negatif, dengan tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa di luar haknya sebagai asesor.
  8. Bersahabat dan membantu secara profesional.
  9. Menghormati budaya setempat.
  10. Membangun kerjasama tim asesor.
  11. Tidakmendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden.
  12. Tidak menanyakan atau meminta hal-hal di luar akreditasi.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa:

  1. Teguran lisan.
  2. Teguran tertulis.
  3. Pembebastugasan.
  4. Pemberhentian.

Keputusan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ditentukan melalui Sidang Pleno BAP-S/M.

C. Tata Tertib Pelaksanaan Visitasi

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian asesor terkait dengan tata tertib dalam melaksanakan visitasi di antaranya adalah:

  1. Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  2. Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta.
  3. Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi.
  4. Berpakaian rapi dan sopan.

D. Larangan Bagi Sekolah/Madrasah

  1. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghambat proses visitasi dengan berbagai alasan apa pun.
  2. Memanipulasi data dan informasi serta memberikan keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kondisi nyata sekolah/madrasah yang menyebabkan tidak objektifnya hasil akreditasi.
  3. Memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada asesor maupun anggota BAP-S/M secara individual atau tim yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi.