Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Pasal 1 ayat 11).
  6. Kepmendikbud Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan atas Kepmendikbud Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.
  7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008 tentang Akreditasi Madrasah.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
  9. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 263/BAN-SM/SK/2018 tentang penetapan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sulawesi Tenggara masa tugas tahun 2018-2023;
  10. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 022/BAN-SM/SK/2020 tentang Tugas Pokok Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat BAN-S/M Provinsi.